The Prosecutor's Promise in Executing the Claim Cessation Based on Restorative Justice

Kewenangan jaksa untuk menghentikan persidangan berdasarkan keadilan restoratif merupakan perwujudan dari prinsip pemisahan, yang berakar pada Pancasila dan menjadi landasan negara serta ideologi bangsa Indonesia. ...

Read More
Justice and Utility in the Settlement of “Klacht Delict” through Mediation: Concept and Impact in Aceh

Artikel ini mengkaji proses penyelesaian kasus pidana delik aduan yang diselesaikan di Aceh melalui mediasi. Penyelesaian kasus “klacht delict (delik aduan)” di Aceh dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat dengan mengacu pada Qanun Aceh. ...

Read More
Contiguity of Law Violations in the Context of Business Competition and Corruption in Bid Rigging Cases

Keterkaitan dapat ditemukan dalam pelanggaran hukum terkait persaingan usaha dan korupsi dalam kasus kecurangan tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu antara perbuatan melawan hukum dalam konteks konspirasi tender dan tindak pidana korupsi. Diasumsikan bahwa semua kasus korupsi berawal dari kecurangan tender, baik secara horizontal maupun vertikal. Kecurangan tender dianggap sebagai pelanggaran Pasal 22...

Read More
The Critical Success Factors Towards Homestay Development in Penang

Sejak diperkenalkan pada tahun 1988, Program Homestay di Malaysia telah menjadi produk wisata pedesaan yang ikonik. Wisatawan membayar harga yang wajar untuk tinggal bersama keluarga tuan rumah dan merasakan kehidupan sehari-hari bersama komunitas lokal. Wabah pandemi pada Februari 2020 sangat berdampak pada industri pariwisata, menyebabkan banyak homestay berhenti beroperasi. Pada periode pascapandemi, industri pariwisata, termasuk...

Read More
Analisis Kompetensi PPNS Perikanan Dalam Pemberantasan Illegal fishing Di WPPNRI 571 Dan Implikasi Hukum Kompetensinya Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerj

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam siaran pers Nomor: SP.7I5/SJ.5 1/2021 mengatakan WPPNRI 571 merupakan wilayah yang sering terjadi illegal fishing, dimana pada tahun 2021 mempunyai tingkat kerawanan kedua setelah WPPNRI 711. Parahnya lagi, ...

Read More