home icon
search icon
menu icon
close
USU Official arrow_forward_ios Calon Mahasiswa arrow_forward_ios Mahasiswa arrow_forward_ios Alumni & Karir arrow_forward_ios Dosen & Staf arrow_forward_ios International Visitors arrow_forward_ios Media & Mitra arrow_forward_ios Layanan arrow_forward_ios Akreditasi & Prestasi arrow_forward_ios Galeri arrow_forward_ios Virtual Gallery arrow_forward_ios

> Berita > Prodi Magister Kenotariatan FH USU Gelar FGD “Problematika Ganti Kerugian Tanah di atas Tanah Komunal dan di Kawasan Hutan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”

Prodi Magister Kenotariatan FH USU Gelar FGD “Problematika Ganti Kerugian Tanah di atas Tanah Komunal dan di Kawasan Hutan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”

Dipublikasi Pada

07 November 2023

Dipublikasi Oleh

Sadli Damanik A.Md

Prodi Magister Kenotariatan FH USU Gelar FGD “Problematika Ganti Kerugian Tanah di atas Tanah Komunal dan di Kawasan Hutan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”
Thumbnail Prodi Magister Kenotariatan FH USU Gelar FGD “Problematika Ganti Kerugian Tanah di atas Tanah Komunal dan di Kawasan Hutan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”
Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Problematika Ganti Kerugian Tanah di atas Tanah Komunal dan di Kawasan Hutan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, bertempat di Hotel GrandDhika Medan.

HUMAS FH-USU: Selasa (07/11/2023), Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Problematika Ganti Kerugian Tanah di atas Tanah Komunal dan di Kawasan Hutan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, bertempat di Hotel GrandDhika Medan.

 

Kegiatan diskusi terfokus berlangsung dimoderatori oleh Dosen FH USU, Dr. Aflah, S.H., M.Hum dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Ir. Embun Sari, S.H., M.Si., M.H. dan Kaprodi Magister Kenotariatan & Guru Besar Ilmu Hukum USU, Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum. Kegiatan FGD ini digelar dengan tujuan untuk memberikan insight bagi para pemangku kepentingan terkait kepastian hukum ganti rugi tanah komunal dan kawasan hutan, serta peningkatan  pemahaman bagi para dosen dan mahasiswa Prodi MKn USU serta para praktisi terkait isu-isu kontemporer dalam ganti rugi tanah komunal dan kawasan hutan. 

 

 

Dalam pembahasan diskusi terfokus dibahas tentang esensi dari pengadaan tanah di samping untuk penyelenggaraan pembangunan bagi kepentingan umum, ialah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Ganti kerugian yang dimaksud tentu saja penggantian yang adil dan layak kepada pihak yang haknya dihilangkan dalam proses pengadaan tanah. Kendati sudah terdapat aturan hukum yang menjadi payung hukum dalam proses pelaksanaan ganti rugi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam praktiknya masih sering timbul sengketa antara pemerintah dengan masyarakat terkait pengadaaan tanah, khususnya yang berkenaan dengan tanah komunal dan wilayah hutan. Sengketa dimaksud dapat dilihat pada kasus Pulau Rempang, lahan untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem. Oleh karenanya, kepastian hukum atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan menjadi hal yang dipertanyakan.

 

 

Berita

Temukan Berita Lainnya