07 Desember 2024
Muhammad Fauzi Ar Rahman Sinulingga SE
HUMAS FH-USU: Sabtu (07/12/2024) telah berlangsung Pelantikan Kepengurusan IMAHARA periode 2024–2025, sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan seminar hukum membahas isu-isu terkait Polemik Administrasi dan Agraria di Ibu Kota Nusantara (IKN), betempat di ruang Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) Fakultas Hukum USU.
Kegiatan ini dihadiri oleh tamu undangan, baik mahasiswa maupun dosen pengajar Hukum Administrasi Negara. Para dosen turut berperan penting dalam acara, mulai dari pembukaan, pemberian kata sambutan, hingga penutupan. Adapun dosen yang hadir antara lain Wakil Dekan I, Dr. Agusmidah S.H, M.Hum, Mariati Zendrato S.H, M.Hum dan Andi Nova Bukit, S.H, M.H.
Dalam kata sambutannya, Mariati Zendrato S.H, M.Hum menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pelantikan yang dirangkaikan dengan seminar hukum, yang diharapkan dapat memperluas wawasan para peserta. Beliau juga menambahkan harapannya agar kepengurusan IMAHARA yang baru dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik dan semakin berkontribusi positif bagi masyarakat.
Wakil Dekan I, Dr. Agusmidah S.H, M.Hum. dalam sambutannya dalam menekankan bahwa dalam berorganisasi yang terpenting adalah keberanian dan kekuatan mental, bukan sekadar jumlah anggota, melainkan kualitas hubungan baik antar anggota. Beliau juga menyampaikan dukungan penuh dari pihak fakultas terhadap berbagai kegiatan positif yang akan dilakukan IMAHARA ke depannya. Di akhir sambutannya, Dr. Agusmidah mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus baru dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan dedikasi dan semangat yang tinggi.
Grahat Nugraha S.H, M.H, sebagai pembicara dalam seminar hukum bertema ‘Polemik Administrasi dan Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)’ hadir melalui Zoom Meeting memaparkan materi yang menarik terkait administrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menjelaskan bahwa salah satu keunikan administrasi di IKN adalah kepala daerahnya yang disebut Kepala Otorita IKN dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Selain itu, pemerintahan kepala daerah ini tidak berada di bawah pengawasan DPRD seperti pada umumnya, melainkan langsung diawasi oleh DPR pusat. Hal ini menciptakan model pemerintahan yang baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Bahkan daerah istimewa lainnya di Indonesia tetap berada di bawah pengawasan DPRD, menjadikan pengaturan di IKN sebagai sesuatu yang benar-benar unik.
Grahat juga menyoroti isu diskriminasi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa negara dinilai tidak sepenuhnya adil terhadap rakyat, khususnya warga Kalimantan yang lahannya terdampak oleh pembangunan. Banyak dari mereka merasa kehilangan hak atas tanah mereka, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat. Masalah ini, menurut Grahat, harus menjadi perhatian serius agar pembangunan IKN tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.
Pengalihan jabatan kepengurusan IMAHARA periode 2023–2024 kepada kepengurusan periode 2024–2025 dilaksanakan setelah sesi diskusi dalam seminar hukum selesai. Ketua IMAHARA periode 2024–2025 yakni Rico Binsar Manurung, secara resmi menerima jabatan tersebut dan memperkenalkan susunan kepengurusan baru. Susunan tersebut meliputi Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta tiga bidang utama, yaitu Bidang Acara dan Program, Bidang Litbang, dan Bidang Medkominfo.
Andi Nova Bukit S.H, M.Hum, sebagai dosen yang hadir, menutup acara dengan memberikan catatan penting. Ia kembali menegaskan bahwa administrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) memang merupakan sesuatu yang unik. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pro dan kontra seputar IKN merupakan hal wajar dalam setiap perubahan besar, karena selalu ada sisi positif dan negatif. Di akhir sambutannya, Andi mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru IMAHARA dan memberikan semangat agar mereka dapat menjalankan amanah dengan baik serta membawa organisasi ini menuju kemajuan yang lebih besar.
FH USU Gelar Career Bootcamp Intensif 2026, Bekali Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja Modern
BeritaDorong Mahasiswa Jadi Job Creator, Fakultas Hukum USU Gelar Kelas Kewirausahaan Freelancing 2026
BeritaDitjen AHU Gandeng FH USU Gelar Penguatan Substansi RUU Badan Usaha melalui Partisipasi Publik
