18 September 2025
Muhammad Fauzi Ar Rahman Sinulingga SE
HUMAS FH-USU: Kamis (18/09/2025), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menggelar kuliah pakar dengan menghadirkan DR. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked(KK), Sp.DVE, MH.Kes., FINSDV, mengangkat topik “Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kulit dan Dokter Kecantikan dalam Perawatan Estetika”. Kegiatan berlangsung di gedung bersama H. Anif, dengan dihadiri oleh mahasiswa FH USU dan para dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan.
Dekan FH USU dalam sambutannya menjelaskan hukum kesehatan dimasukkan dalam kurikulum untuk merespon perkembangan yang ada di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pergeseran paradigma dalam dunia hukum yang dikenal dengan “the emerging paradigm” bahwa hukum sudah menaruh perhatiannya lebih banyak kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu yang sering dibicarakan dalam konteks hukum kedepan adalah isu-isu mengenai hak asasi manusia, lingkungan, serta kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan salah satunya menyangkut isu kesehatan.
“FH USU menjadikan hukum kesehatan sebagai salah satu bidang yang diajarkan kepada mahasiswa karena hukum kesehatan tersebut sangat kompleks, berbagai aspek hukum melekat padanya, antara lain aspek hukum keperdataan, aspek hukum administrasi, aspek hukum pidana, internasional, hukum ekonomi , dan aspek hukum lainnya, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dipelajari.”, ujar dekan.
“Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu bagian dari hukum kesehatan tersebut, yaitu berkaitan dengan layanan kesehatan termasuk tenaga kesehatan profesi dokter beserta tanggung jawabnya, banyak hal yang perlu kita pahami supaya kita memahami dan mengetahui apa hak dan kewajiban tenaga medis serta apa hak dan tanggung jawab masyarakat/pasien.”, sebut dekan.
DR. dr. Cashtry Meher dalam kuliah pakarnya menjelaskan bagaimana praktik kedokteran di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari hukum, begitu pula halnya estetika harus mengikuti aturan, bukan sekadar tren kecantikan. Dr. dr. Cashtry juga memaparkan regulasi perawatan estetika, “Pasien wajib di edukasi bahwa suntikan atau obat hanya boleh dilakukan dengan produk legal, jadi tidak ada alasan untuk menggunakan produk suntikan instan tanpa izin edar” ujarnya.
Di akhir kuliah pakarnya, Dr. dr. Cashtry berpesan bahwa produksi illegal menghancurkan kepercayaan, distribusi illegal mengancam keselamatan, keduanya hanya bisa dihentikan dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab profesi.
FH USU Gelar Career Bootcamp Intensif 2026, Bekali Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja Modern
BeritaDorong Mahasiswa Jadi Job Creator, Fakultas Hukum USU Gelar Kelas Kewirausahaan Freelancing 2026
BeritaDitjen AHU Gandeng FH USU Gelar Penguatan Substansi RUU Badan Usaha melalui Partisipasi Publik
