HUMAS FH-USU: Medan, Kamis (05/11/2026). Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar diseminasi hasil penelitian “Kajian Hukum Ekonomi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV Regional I” di Ruang Kuliah 02 Program Studi Magister dan Doktoral Ilmu Hukum USU. Kegiatan berformat Focus Group Discussion (FGD) ini diikuti 19 peserta dari PTPN IV Regional I, tim peneliti, dan akademisi USU.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, menjelaskan bahwa FGD berskala kecil ini bertujuan memaparkan draf awal hasil penelitian agar PTPN dapat memberikan masukan, koreksi, dan tambahan dokumen sehingga hasil akhir lebih valid. Ia berharap kegiatan ini melahirkan win-win solution dan membuka peluang kerja sama lanjutan antara USU dan PTPN.

Dalam sambutan dan arahannya sekaligus membuka acara, Dekan Fakultas Hukum USU menegaskan bahwa salah satu program prioritas fakultas, baik jenjang S1 maupun S2, adalah mendekatkan kampus dengan dunia industri agar keduanya terhubung sebagai center of excellence melalui sinergi lintas sektor ABGC (Academic, Business, Government, Community). Menurut Dekan, riset akademik yang bekerja sama dengan industri tidak boleh sekadar mencari-cari persoalan, melainkan harus berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving) dan memberikan rumusan jawaban nyata atas kendala yang dihadapi perusahaan. Dekan juga menyoroti TJSL/CSR sebagai instrumen langsung untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan pemerintah, serta mengapresiasi langkah PTPN membentuk divisi khusus untuk menginternalisasi pengelolaan TJSL. Ia berharap FGD ini dapat memberi kepastian mengenai pedoman kepatuhan TJSL, apakah cukup berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional atau perlu mengadopsi standar internasional seperti ISO 26000.

Ketua Tim Peneliti, Dr. Abdul Aziz Alsa, SH, MH, memaparkan bahwa kajian ini berfokus pada kewajiban hukum perusahaan dalam melaksanakan TJSL/CSR berdasarkan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN, serta keselarasannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Temuan sementara menunjukkan pelaksanaan TJSL di lapangan masih kerap berbentuk amal sesaat yang parsial dan belum menyentuh akar persoalan masyarakat sekitar wilayah operasional.

Perwakilan PTPN IV Regional I menyampaikan bahwa perusahaan sedang berada dalam masa transisi akibat merger sehingga SOP antarentitas masih berbeda. Mereka juga berharap kajian ini menghasilkan panduan dan dasar hukum yang jelas, serta pedoman perizinan dan kepatuhan, agar pelaksanaan CSR terhindar dari persoalan di kemudian hari.

Diseminasi ini diharapkan menjadi awal kerja sama berkelanjutan antara USU dan PTPN IV dalam merumuskan program TJSL yang patuh hukum dan berdampak nyata bagi masyarakat.