home icon
search icon
menu icon
Dr.

Afnila

S.H., M.Hum
Afnila

Dr. Afnila, S.H., M.Hum

NIP

197512302002122002

NIDN

0030127501

Program Studi
Program Studi S1 Ilmu Hukum
Program Studi S2 Ilmu Hukum
Bidang Keilmuan
Jabatan
Lektor
Media Penelitian
Kontak:
E-mail

afnila@usu.ac.id, afnila_bmh@yahoo.com

Alamat Kantor

Jl. Universitas No. 4 Kampus USU Padang Bulan Medan 20155

Curriculum Vitae file_download

Publikasi Nasional

INTERSECTION OF RELIGIOUS, STATE AND MANDAILING CUSTOMARY LAW PROTECTING DIVORCED WIVES RIGHTS IN MARLOJONG

AFNILA , IDHA APRILYANA SEMBIRING

RENEWAL OF THE AUTHORITY OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN SUPERVISING PUBLIC SERVICES IN INDONESIA

AFNILA

PRODUKTIVITAS PROGRAM LEGISLASI DAERAH (Analisa Program Legislasi pada Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh)

AFNILA

MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE PROCESS OF FORMATION LOCAL REGULATION

AFNILA

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang

AFNILA

FORMATION OF REGIONAL ENDOWMENT FUNDS ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 2022 CONCERNING FINANCIAL RELATIONS BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS

AFNILA

URGENSI PENGATURAN MENGENAI LARANGAN DISKRIMINASI USIA DALAM PROSES REKRUTMEN DI INDONESIA

AFNILA

DISCOURSE ON PROFIT SHARING FUND POLICY BETWEEN CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENT IN OIL AND GAS MINING SECTOR IN INDONESIA

AFNILA

The Urgency of External Supervision and the Ideal Model of Supervision of Constitutional Judges

AFNILA

Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai

AFNILA

Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

AFNILA

Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

AFNILA

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

AFNILA

Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)

AFNILA

Kewenangan Manajemen Mahkamah Konstitusi Untuk Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

AFNILA

FenomenaMarlojongPadaMasyarakatHukumAdatMandailingdiKecamatanPanyabunganKabupatenMandailingNatal

IDHA APRILYANA SEMBIRING , ROSNIDAR SEMBIRING , AFNILA

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

AFNILA

The changes of the village head election system for the implementation of village government

AFNILA

Publikasi Internasional

COMPARISON OF INDEPENDENT REGIONAL INSTITUTIONS THAT CONSULTATIVE IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

AFNILA