Departeman Hukum Administrasi Negara Dan Imahara Fh Usu Menyelengarakan Kuliah Umum Dengan Tema ”perkembangan Han Dan Ptun” | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Departeman Hukum Administrasi Negara dan IMAHARA FH USU Menyelengarakan Kuliah Umum Dengan Tema ”Perkembangan HAN dan PTUN”

Dipublikasi Pada

23 Maret 2021

Dipublikasi Oleh

Sadli Damanik A.Md

Departeman Hukum Administrasi Negara dan IMAHARA FH USU Menyelengarakan Kuliah Umum Dengan Tema ”Perkembangan HAN dan PTUN”

Thumbnail Departeman Hukum Administrasi Negara dan IMAHARA FH USU Menyelengarakan Kuliah Umum Dengan Tema ”Perkembangan HAN dan PTUN”

Departeman Hukum Administrasi Negara dan IMAHARA FH USU Menyelengarakan Kuliah Umum Dengan Tema ”Perkembangan HAN dan PTUN”

Humas FH-USU: Selasa, 23 Maret 2021 Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) bersama Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (IMAHARA) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) melaksanakan kegiatan Kuliah Umum yang bertema “Perkembangan Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Kuliah ini dikhususkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Administrasi Negara Lanjutan dan Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara. Kuliah umum ini dibuka oleh Ketua Departemen HAN FH USU Dr. Agusmidah SH, M.Hum, dalam kata sambutan, Dr. Agusmidah menjelaskan bahwa hukum administrasi negara digunakan sebagai penegakan hukum sangat diperlukan agar semua aktivitas administrasi pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Salah satu yang menjadi perkembangan di bidang hukum administrasi negara saat ini, bisa terlihat saat isu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja. Kuliah umum dibawa langsung oleh Prof. Dr. Supandi S.H, M.Hum yaitu selaku Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kuliah umum beliau menyampaikan bahwa perkembangan di bidang hukum administrasi negara akan selalu terjadi saat ini dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang membawa pengaturan tentang keputusan tata usaha negara yang berbentuk elektronik. Pasca lahirnya lahirnya Undang-Undang ini diharapkan pengaturan terkait keseluruhan dari hukum administrasi negara mulai terintegrasi dan efektif dalam sistem nasional kita.

Kuliah umum ini ditutup oleh Dekan FH USU Prof. Budiman Ginting, SH, M.Hum dalam kata sambutannya beliau menjelaskan dengan hadirnya ketentuan tersebut berpengaruh kepada pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dalam UU Cipta Kerja klaster Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa kekuatan dokumen fisik dengan dokumen elektronik sama kuatnya, yang sebelumnya dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa hadirnya dokumen elektronik dalam pembuktian, tetap mengandalkan dokumen fisik sebagai bukti nyata yang kuat. Antara hukum formil dan materiil perubahan yang terjadi sangat signifikan. Dan dengan adanya perubahan dalam sektor hukum maka hal ini mempengaruhi terkait hukum materiil.

Webinar ini dipandu oleh Jeslyn Olivia sebagai MC dan dimoderatori oleh Elisabeth Chalvien Purba, keduanya merupakan anggota IMAHARA FH USU. Acara ini dibuka sejak pukul 09.00 WIB, dan diikuti peserta sebanyak 400-an orang melalui media zoom, dan sebagian lainnya melalui channel Youtube IMAHARA FH USU. Hingga berakhirnya acara pada Pukul 10.30 WIB diskusi tetap berlangsung tertib dan lancar. Pesan yang disampaikan dalam akhir kuliah umum ini yakni, perubahan akan terus terjadi, namun perubahan pada Undang-Undang ini tidak serta merta akan terwujud hanya dengen perubahan sistem. Dibutuhkan sistem yang baik dan moral yang tidak main-main. Perlu sinergitas dari para pihak, baik praktis maupun akademisi secara khusus demi mewujudkan cita-cita bangsa ini. (boy/sad)

Berita

Berita

FH USU Gelar Career Bootcamp Intensif 2026, Bekali Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja Modern

Dorong Mahasiswa Jadi Job Creator, Fakultas Hukum USU Gelar Kelas Kewirausahaan Freelancing 2026

Ditjen AHU Gandeng FH USU Gelar Penguatan Substansi RUU Badan Usaha melalui Partisipasi Publik