• MoA FH USU dengan AKPI
    MoA FH USU dengan AKPI
  • Wisudawan/Wisudawati (Program Studi S1 Ilmu Hukum) Fakultas Hukum USU, Periode I Tahun 2021/2022
    Wisudawan/Wisudawati (Program Studi S1 Ilmu Hukum) Fakultas Hukum USU, Periode I Tahun 2021/2022
  • Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara 19 Dekan FH PTN Wilayah Barat dalam Pertemuan Badan Kerjasama (BKS) Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat di Universitas Syiah Kuala, 29 Nopember 2022
    Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara 19 Dekan FH PTN Wilayah Barat dalam Pertemuan Badan Kerjasama (BKS) Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat di Universitas Syiah Kuala, 29 Nopember 2022

Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Usu Menjadi Nara Sumber Dalam Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

HUMAS FH-USU: Samosir, Jumat (19/11/2021), Kasus pertanahan khususnya di Kabupaten Samosir kini mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, pencegahan kasus pertanahan juga sudah menjadi prioritas bagi lembaga atau stakeholder untuk menekan jumlah kasus pertanahan khususnya di Kabupaten Samosir dengan harapan mewujudkan tujuan dari pendafataran tanah itu sendiri yakni menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

WhatsApp Image 2021 11 22 at 13.04.44

Merespon hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang bertempat di JTS Hotel Parbaba, Kabupaten Samosir. Adapun kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Pihak Pemerintahan Kabupaten Samosir, Komandan Infantrie Koramil 03/Pangururan, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta PPAT wilayah kerja Kabupaten Samosir sebagai peserta yang mengikuti acara tersebut.

Acara ini di buka langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Khoirun Nisak, S.H. M.H. yang dalam pembukaannya memberikan pengarahanmengenai pentingnya kegiatan sosialisasi ini dilakukan khususnya di Kabupaten Samosir, mengingat meningkatnya volume kasus pertanahan beberapa tahun kebelakang di kabupaten Samosir yang disebabkan oleh semakin masivnya perkembangan serta pembangunan di Kabupaten Samosir sendiri dan Kabupaten Samosir menjadi daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Lebih lanjut dalam arahannya beliau menjelaskan bahwa tipologi kasus pertanahan yang sering dihadapi di Kabupaten Samosir adalah tentang kepemilikan tanah yang belum berbagi waris namun sudah di sertipikatkan, hal ini menjadi kasus yang paling sering ditemui.

Hadir langsung sebagai narasumber Pertama dalam kegiatan AKBP Josua Tampubolon, S.H., M.H. selaku Kapolres Kabupaten Samosir yang membawakan materi tentang “Tindakan nyata Polri dalam pencegahan kasus tanah” yang dalam paparan materinya menyatakan komitmen serta siap meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir serta Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya untuk menindaklanjuti hasil temuan berupa akar masalah dalam Sosialisasi Pencegahan ini dalam rangka upaya Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Paparan materi kedua dibawakan oleh Muhammad Akbar Sirait, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samosir yang dalam materinya memberikan strategi pencegahan dan penanganankejahatan pertanahan yakni usaha Pre-Emtif, Upaya prefentif, dan tindakan represif.

Narasumber dalam sesi ketiga dalam kegiatan ini disampaikan oleh Guru besar Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum yang membawakan materi tentang “Hukum adat Tanah”. Lebih lanjut beliau menjelaskan perlu ada Peraturan Daerah tentang masyarakat hukum adat maupun hak ulayat (apalah istilahnya Golat dll) di Kabupaten Samosir, untuk menyamakan presepsi siapa yang di maksud Raja Bius, Raja Parhata, Tunggane ni Huta atau istilah lain Sipuka Huta. Hukum adat memang salah satu sifatnya “adalah tidak tertulis” tetapi demi kepastian hukum dan tuntutan Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2021, untuk tujuan sertifikat tanahnya harus punya alas hak secara tertulis. Selain surat silang sengketa dari kepala desa tetapi juga disertakan surat keterangan dari pengetua adat setempat (keturunan Sipuka Huta) yang lebih tahu tentang tanah adat.(Laks/Sad)

Agenda Kegiatan

No upcoming event!