Fakultas Hukum USU dan MAHUPIKI Kerja Sama Selenggarakan Sosialisasi UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

DSCF1213 edit2

HUMAS FH-USU: Senin (09/01/2023), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Fakultas Hukum USU) dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) berkerja sama menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegiatan sosialisasi bertempat di Lotus Grand Baalroom Lt.2 Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan ini dihadiri oleh unsur FORKOPIMDA Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Panglima Daerah Militer I/ BB, Kepala Daerah Kebupaten dan Kota dan Pimpinan DPRD di Provinsi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan di Provinsi Sumatera Utara, Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara, dan Pemuka Agama serta Tokoh-Tokoh Masyarakat.

Dalam sesi acara sosialisasi, panitia penyelenggara menghadirkan beberapa narasumber yakni  Prof. Dr. Pujiyono, SH., M.Hum, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan materi berjudul “Sejarah Pembaruan Konsep Ide KUHP Nasional”,  Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan materi berjudul “Keunggulan RKUHP dari WvS”, Dr. Surastini Fitriasih SH, MH, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan materi berjudul “Isu-Isu Krusial KUHP Baru”.

Dekan Fakultas Hukum USU, Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum dalam kata sambutan membuka acara menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP MAHUPIKI dan MAHUPIKI Wilayah Sumatera Utara yang telah memilih Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk bekerjasama melaksanakan sosialisasi terhadap UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Sosialisasi memainkan peranan penting untuk berlaku efektifnya sebuah produk hukum dan kebijakan, dalam kegiatan sosialisasi akan terkandung

sejumlah fungsi penting, antara lain fungsi edukasi, special development of the lawyer, aspirasi, persepsi dan interpretasi. UU No.1 Tahun 2023 adalah produk hukum yang sangat kompleks karena mengandung karakteristik pembaharuan, cita hukum, nilai, asas dan semangat yang pada banyak hal berbeda dengan KUHP Warisan Kolonial. Oleh karena itu sangat dipahami pada saat perumusan kaidah-kaidah hukumnya diwarnai dengan sejumlah perbedaan pendapat. Namun kita juga memahami bahwa tidak ada produk hukum sempurna. Ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan oleh hakim, aparatur penegak hukum, ahli-ahli hukum dalam proses law enforcement”, demikian sebut Dekan dalam kata sambutannya.

Ketua MAHUPIKI Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi dalam kata sambutannya mengatakan, UU KUHP baru ini merupakan produk hukum dan karya anak bangsa. Meskipun sudah disahkan, namun UU KUHP yang baru ini masih menuai pro dan kontra terkait pasal-pasal yang dinilai mengekang HAM. “Kita harus bangga KUHP ini adalah produk atau hasil anak bangsa dan salah satu yang membedakan KUHP yang baru adalah memuat keseimbangan antara HAM beserta kewajibannya. Artinya aspek yang dibahas tidak hanya bagaimana kita menuntut HAM, tetapi juga membahas kewajiban-kewajibannya”, sebut Ketua MAHUPIKI SUMUT .