EKSAMINASI PERKARA KORUPSI BANTUAN TSUNAMI NIAS DENGAN TERDAKWA BINAHATI BENEDICTUS BAEHA ( PERKARA NO : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn )

Eksaminasi adalah pengujian/pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan melalui putusan hakim, dakwaan maupun proses beracara di pengadilan termasuk juga perilaku para aparat penegak hukum selama proses persidangan.

Eksaminasi ini dimaksudkan untuk melakukan telaah atas fakta persidangan dan penerapan hukum, mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat dalam penilaian perkara, terutama perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dinilai kontroversial.Dengan demikian eksaminasi diharapkan dapat mendukung lembaga peradilan dapat menjalankan tugas serta mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitas dalam menangani suatu perkara.

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Management System International ( MSI ) melakukan kegiatan Eksaminasi untuk kasus ke 2 ( kasus korupsi bantuan tsunami di Nias dengan terdakwa Binahati Benedictus Baeha ).

Kegiatan eksaminasi ini dilaksanakan dengan beberapa kali Focus Discussion Group ( FGD ) dan terakhir dilaksanakan pada hari Selasa, 22 September 2015 di Fakultas Hukum USU. Acara ini dihadiri oleh Majelis Eksaminasi ( Eksaminer, Analist dan Experts ), berbagai element yang terdiri dari Akademisi, Praktisi dan Masyarakat. Pemilihan eksaminasi kasus ini didasarka pada saat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) diresmikan tahun 2011, perkara ini adalah perkara yang pertama disidangkan dengan Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Terdakwa Binahati Benedictus Baeha sebagai Bupati Nias selaku ketua satlak penanggulangan bencana dan penangan pengungsi (PBP) secara sendiri dan bersama-sama dengan Baziduhu Ziluwu, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Berawal pada tahun 2006, Terdakwa mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias sebesar Rp. 12.280.000.000 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). kepada Menteri Koordiantor bidang Kesejahteraan Rakyat. Atas permohonan tersebut, pelaksana harian Bakornas menyetujui permohonan Terdakwa dengan nilai besaran nominal sebesar Rp. 9.480.000.000 ( sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana tersebubut dicairkan maka Terdakwa melakukan rapat dilingkungan pemerintah daerah nias bersama membahas percepatan pelaksanaan anggaran tersebut. Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Baziduhu Ziluwu (plt kabag umum perlengkapan Kabupaten Nias) adalah sebagai berikut :

  1. Terlebih dahulu, atas perintah Terdakwa, dana sejumlah Rp. 9.480.000.000 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dipindahkan secara bertahap dari rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias di BNI Cabang Gunung Sitoli ke rekening Baziduhu Ziluwu.
  2. Kemudian atas perintah Terdakwa memerintahkan Baziduhu Ziluwu untuk melakukan pembelian sejumlah barang-barang modal, perlengkapan sekolah dan alat-alat olah raga. Terhadap pembelian barang-barang tersebut, Baziduhu Ziluwu melakukan mark up bukti (kwitansi) pembelian dan biaya operasional, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
  3. Atas perintah Terdakwa, pengadaan barang-barang modal, perlengkapan sekolah dan alat-alat olah raga, tidak dilakukan melalui proses tender sebagaimana dimaksud dan diatur Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Terdakwa telah menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.764.798.238 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).-

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

  1. PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP, dan
  2. SUBSIDAIR : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP.

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya sebagai berikut :

  1. Terdakwa BINAHATI BENDICTUS BAEHA telah terbukti secara sah dan me1. yakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menghukum Terdakwa Binahati Benedictus Baeha membayar uang Pengganti sebesar Rp. 2.644.500.000.- (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam Amar Putusan Hakim :

  1. Menyatakan Binahati Benedictus Baeha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;-
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar : Rp. 3.144.500.000,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.

Hasil Eksaminasi perkara korupsi di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

  1. Jaksa penuntut umum ( JPU ) dalam perkara ini telah menyusun surat dakwaan dalam bentuk PrimerdanSubsider sudah tepat. Bentuk dakwaan subsidairitas diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Kelebihan dari bentuk dakwaan ini adalah untuk menghindarkan resiko yang memungkinkan terdakwa tidak terbukti kesalahannya jika dilakukan hanya bertumpuatas satu dakwaan saja, maka dakwaan subsidair dilakukan adalah dalam rangka untuk menjerat kejahatan terdakwa agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  2. Karena korupsi ini berkaitan dengan bantuan untuk korban tsunami, seharusnya JPU dapat menjerat pelaku dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Hal lain yang tidak ditemukan dalam surat dakwaan adalah tidak adanya terdakwa lain yang seharusnya bisa dijadikan tersangka/terdakwa dalam kasus ini. Semestinya Jaksa Penuntut Umum dapat sekaligus menetapkan tersangka/terdakwa lain, meskipun penyelesaiannya dalam satu berkas atau terpisah ( Splits )
  4. Berkaitan dengan saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan semua saksi yang dikatakan menerima uang sisa pembelian barang dari Baziduhu Ziliwu, khususnya Mulyana Santosa ( KPK Palsu ) yang menerima jumlah paling besar Rp. 1.987.000.000,- ( satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah ). Hal ini juga menunjukkan ketidak mampuan JPU untuk untuk menghadirkan keseluruhan saksi-saksi yang terkait penerimaan uang sisa pembelian barang bantuan Tsunami.
  5. Pertimbangan hakim melalui putusan yang menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut sudah tepat. Oleh karena dakwaan primer didasarkan pada Pasal 2 ayat (1), yang tidak ada mencantumkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (sedangkan Terdakwa adalah sebagai Bupati Nias, yang terbukti di persidangan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati).
  6. Selanjutnya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pasal 3 terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah tepat, sesuai dengan unsur-unsur: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (karena Terdakwa adalah sebagai Bupati Nias, yang terbukti di persidangan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati); dengan cara memerintahkan Baziduhu Ziliwu memindahkan ke rekening pribadi dan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang secara langsung tanpa melalui proses lelang.
  7. Adanya disenting opiniondari salah seorang Hakim, namun dalam hal ini apa alasan disenting opiniondari Hakim Anggota II DENNY ISKANDAR, SH tidak dimuat secara jelas dalam pertimbangan hukum.
  8. Seharusnya vonis hakim jauh lebih berat dari tuntutan JPU, apalagi jika dihubungkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan korupsi dana bantuan pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam dan gelombang tsunami untuk warga masyarakat Nias yang menderita karena bencana tsunami, maka seharusnya vonisnya adalah pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), atau setidak-tidaknya pidana penjara selama 20 tahun.