KEGIATAN EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO : 51/Pid.Sus. K/2013/PN Mdn

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu Universitas Negeri terbesar di luar Pulau Jawa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, salah satunya adalah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa melalui isu pemberantasan korupsi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi )dalam bentuk perekaman sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dan melakukan eksaminasi putusan hakim bekerja sama dengan KPK dan MSI (Management Sistem International)

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak korupsi di Indonesia menjadi suatu fenomena baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Perilaku menyimpang tidak saja berlangsung secara sistematis dan bersifat institusional, melainkan juga telah masuk ke dalam wilayah institusi peradilan. Terjadinya disparitas putusan hakim, pidana yang rendah bahkan adanya putusan bebas bagi pelaku korupsi menjadi fenomena yang telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat adanya berbagai putusan hakim yang ditanggapi baik pro maupun kontra.

Eksaminasi ini dimaksudkan untuk melakukan telaah atas fakta persidangan dan penerapan hukum, mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat dalam penilaian perkara, terutama perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dinilai kontroversial.Dengan demikian eksaminasi diharapkan dapat mendukung lembaga peradilan dapat menjalankan tugas serta mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitas dalam menangani suatu perkara.

Pada kegiatan pertama ini, Universitas Sumatera Utara melalui Fakultas Hukum sebagai pelaksana kegiatan akan melakukan eksaminasi perkara Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn dengan terdakwa Drs. Rahudman Harahap. MM ( Mantan Walikota Medan ) dalam kasus korupsi Penggunaan Dana TPAPD ( Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ) Tahun Anggaran 2005 di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ( saat terdakwa menjadi Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan ). Tim Majelis terdiri dari : Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH. MHum,( Akademisi ), T. R. Arif Faisal SH ( LSM ), Oloan Hutapea, SH ( Praktisi ), Dr. Jusmadi Sikumbang, SH. MS ( Akademisi ), Nurmalawaty, SH. MHum ( Akademisi ), dan Boy Laksamana, SH. MHum ( Akademisi )

Kegiatan eksaminasi ini diisi dengan FGD ( Focus Discusion Group ) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 di ruang DPF Fakultas Hukum USU, dimulai dari pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, yang diikuti oleh 20 ( dua puluh ) orang peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dapat disampaikan tentang kronologis kasus berawal dari :

  1. Surat keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001, Drs.H.Rahudman Harahap, MM diangkat selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan no. :954/593 .A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004.
  2. Pada tanggal 14 Desember2004 Drs. H.Rahudman Harahap, MM bersama Amrin Tambunan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD). Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp.480.870.000,-, kemudian dana tersebut disalurkan kepada bagian Pemerintah Desa.
  3. Tanggal 6 Januari 2005 Drs. H.Rahudman Harahap, MM dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 3.059.033.050,-, sudah termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp. 1.035.720.000, Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD disahkan dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari bagian Pemerintah Desa yang membidangi pengaturan dana TPAPD dan dana yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada bagian Pemerintahan Desa.
  4. Pada tanggal 13 April 2005 Drs. H. Rahudman Harahap, MM bersama Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 3.352.033.050,- termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp. 1.035.720.000,- dan telah dicairkan tanggal 4 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II 2005 dilakukan sebelum APBD tahun 2005 disahkan dan tidak didasarkan pada adanya permohonan dari bagian Pemerintahan Desa dan dana TPAPD tersebut tidak diserahkan kepada Kepala Pemerintah Desa.
  5. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005 yang diajukan oleh Drs. H. Rahudman Harahap, MM dan Amrin Tambunan, maka terdapat danaTPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan sebesar Rp.2.071.440.000,-.

Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijerat dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) yo.Pasal 18, Subsidair: Pasal 3 yo Pasal 18, dan Lebih Subsidair : Pasal 9 yo KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya :

  1. Menyatakan Terdakwa Drs,Rahudman Harahap MM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.H.Rahudman Harahap, MM dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menghukum terdakwa Drs.H.Rahudman Harahap, MM membayar uang pengganti sebesar Rp.2.071.440,- kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ketentuan bahwa dalam perkara yang sama atas nama terdakwa Amrin Tambunan telah ada pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.590.944.500,- dan telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs.H. Rahudman Harahap, MM sebesar Rp.2.091.440.000 dikurangi Rp. 1.590.944.00,- yaitu sebesar Rp.480.495.500,- dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.

 

Putusan Hakim menyatakan bahwa :

  1. Drs.H.Rahudman Harahap, MMtersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pindana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair.
  2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.
  3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat.

Hasil pertemuan Tim majelis eksaminasi, dapat dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa Drs. Rahudman Harahap, MM :

  1. Hakim Pengadilan Negeri Medan keliru dan salah menerapkan hukum antara lain hakim tidak mempertimbangkan secara jelas dan cermat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan tata cara pengelolaan dana TPAPD.
  2. Kemudianpertimbangan-pertimbangan hakim banyak merujuk pada nota pembelaan penasihat hukum. Majelis hakim tidak merujuk pada fakta-fakta persidangan, serta secara berani menyatakan bahwa seluruh dakwaan tidak terbukti. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menilai keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa dan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa yang melakukan kesalahan baik dilkukan dengan sengaja (dolus) atau karena lalainya (culpa) yang berdasarkan fakta perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga pertimbangan hukum dari hakim menjadi sangat keliru tanpa menilai alat-alat bukti secara benar, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 Jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP .

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak alasan Penuntut Umum untuk tidak menggunakan Putusan Mahkahah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli

  1. 2006. Dengan kata lain, JPU menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai perkara ini, karena peristiwa dalam perkara ini terjadi sebelum Putusan ditetapkan, sehingga Putusan MK tersebut tidak berlaku surut. Dalam argumen ini, JPU sebenarnya menginginkan bahwa unsur melawan hukum materil harus dijadikan pertimbangan. Namun majelis hakim, menerima alasan “tidak berlaku surut” tersebut, tapi tidak berarti menerapkan unsur melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkheid). Majelis hakim justru memilih untuk menerima sebagian alasan Penuntut Umum, yakni menerima untuk tidak menerapkan putusan MK Nomor.003/PUU-IV/2006, tetapi memilih menerapkan hukum positif dan tidak menerapkan unsur melawan hukum materil.
  2. Majelis hakim berpendapat pula bahwa pengajuan SPP untuk pencairan TPAPD Triwulan I dan II 2005 (sebelum APBD disahkan) yang diajukan dan ditandantangani oleh terdakwa ( Drs. Rahudman Harahap, MM ) dan Amrin Tambunan, adalah tidak melawan hukum, sebaliknya justru merupakan hak terdakwa. Selain itu tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa dana yang dicairkan harus langsung diserahkan ke bagian Pemdes, sebaliknya terdakwa berhak mengatur pengelolaan dana tersebut. Dengan menggunakan teori batas kewenangan, dan melimpahkan kesalahaan penyelewengan dana itu pada Amrin Tambunan yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana pada kas. Kemudian majelis hakim menyatakan, dengan terlebih dahulu banyak merujuk pada pendapat ahli, pendapat penasihat hukum, dan fakta-fakta persidangan.
  3. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu perangkat desa (Drs. Ajijun Harahap, selaku Plt. Kabag Pemdes yang tidak menerima tunjangan, danRahmatsyah Harahap, selaku Kasubbag Kekayaan dan Kelembagaan pada bagian Pemerintahan Desa), yang tidak pernah mengajukan dana Triwulan I TPAPD tahun 2005.

Demikian laporan eksaminasi yang disusun oleh Tim Majelis Eksaminasi terhadap Perkara Nomor 51/Pid.sus.K/2013/PN.Mdn dengan terdakwa Drs. Rahudman Harahap, MM. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk hal-hal lain, kecuali kajian yang bersifat akademis. Diharapkan dengan hasil eksaminasi ini akan bermanfaat baik secara umum dalam khazanah keilmuan , maupun bagi dunia penegakan hukum pada khususnya.