Dosen Fakultas Hukum USU Mengikuti Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Sumatera Utara

MEDAN-FHUSU: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Sumatera Utara, Selasa (13/05/2014), bertempat di Hotel Arya Duta. BNPT dalam rapat koordinasi ini disamping melibatkan aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim, maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan, turut pula melibatkan kalangan civitas akademika (akademisi) dan organisasi masyarakat.

Dosen Fakultas Hukum USU terlibat aktif dalam rapat koordinasi ini, adapun Dosen Fakultas Hukum USU yang terlibat rapat koordinasi ini sebagai berikut:

No.           Nama NIP Pangkat / Gol
1. Nurmalawati, SH.,M.Hum        196209071988112001 Pembina Utama Muda/IV/c
2. Rafiqoh, SH.,M.Hum       197407252002122002 Penata/III/b
3. Puspa Melati Hasibuan, SH.,M.Hum       196801281994032001 Pembina/IV/a
4. Amsali Sembiring, SH.,M.Hum    197003171998031001    Penata Muda Tk.I/III/b

  
Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT, Widodo Supriady, SH.,MM, yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Pada acara tersebut terdapat 4 sessi pemaparan yang masing-masing disampaikan oleh Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH.,LLM, Prof.Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis MA, Dr. Ramelan, SH,MH, Sihabudin, BcIP,SH,MH.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan BNPT ini merupakan program Direktorat Penegakan Hukum BNPT dalam menyelenggarakan rapat koordinasi aparat penegak hukum di tahun 2014 dengan sasaran 7 (tujuh) propinsi di Indonesia. Sebelumnya di tahun 2013 BNPT telah menyelenggarakan rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Palembang, Palangkaraya, dan Yogyakarta.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menggali persamaan persepsi di antara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia sehingga dapat menemukan formulasi yang tepat dan lebih efektif dalam menghadapi para tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan konsep tri tunggal: preventif, represif dan rehabilitatif. Serta menggali masukan dari kalangan civitas akademika dan organisasi masyarakat dalam rangka pengembangan kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. (nn/fh)