Bulletin Lintas Almamater Fakultas Hukum USU Melaksanakan Seminar Jurnalistik Dengan Tema “Suarakan Kebenaran Melalui Tulisan”

Bulletin Lintas Almamater FH USU melaksanakan Seminar jurnalistik dengan tema “SUARAKAN KEBENARAN MELALUI TULISAN” pada Senin / 09 Desember 2013 di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas FH USU.

Dalam seminar tersebut hadir sebagai nara sumber antara lain M. Syahyan RW dari Komisi Informasi Sumatera Utara, Madun Hariyadi - Pemimpin Redaksi Lintas Indonesia / Ketua GPHN (Gerakan Penyelamat Harta Negara), Rurita Ningrum - Direktur Eksekutif FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA) dan Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum (Pelindung Pers Lintas Almamater Fakultas Hukum USU / Koordinator Klinik Hukum Anti Korupsi) dan dipandu oleh Moderator M. Rizal, SH., salah seorang alumni FH USU yang sekaligus sebagai wartawan dari Harian Analisa.

M. Syahyan RW mengemukakan judul makalah tentang “Keterbukaan Informasi, Keniscayaan Negara Demokrasi” yang membahas tentang keterkaitan antara UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi. Sedangkan Madun Hariyadi, membahas tantangan dan kendala seorang jurnalis. Pada dasarnya, seorang jurnalis tidak mudah dalam mengungkapkan informasi yang mengandung nilai kebenaran. Teori peliputan dan penulisan memang mudah, tetapi memiliki dampak negatif yang sangat besar, seperti : ancaman teror yang ditujukan kepada jurnalis tersebut. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh jurnalis terutama pada saat pengangkatan kasus penyelewenangan yang dilakukan pejabat negara. Padahal informasi publik penting untuk penegakan hukum ke depan. Dengan demikian, jurnalis harus hati-hati dan tidak boleh gegabah. Jika tidak, bisa-bisa informasi tidak tersampaikan ke publik.

Rurita Ningrum mengambil topik tentang “Investigasi Menuju Sistem Penganggaran ynag Transparan dan Akuntabel”, FITRA merupakan organisasi yang berbasis tranparansi dan bersifat nirlaba. Dana FITRA berasal dari bantuan atau hibah masyarakat. Saat ini, FITRA sedang fokus menulis transparansi anggaran di Labuhan Batu Utara dengan bekerja sama dengan Bappeda dan mengajari petani dalam melakukan investigasi politik anggaran. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum mengedepankan bahwa Jurnalistik tidak terlepas dari dunia hukum, dasar hukum Pers diatur UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pers – Surat Izin Terbit, UU No. 21 Tahun 1997 tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Pers) dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers – Reformasi Pers (berlaku saat ini). Pers adalah badan hukum, lantas apakah badan hukum dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana ? Berdasarkan teori niat, niat hanya ada di diri orang dan tidak ada pada badan hukum. Namun, UU tentang Kegiatan Subversif mengatakan bahwa badan hukum dapat menjadi subjek hukum pidana tetapi hanya dapat dikenakan denda, jika penjara maka hanya dapat dikenakan kepada organ-organnya saja secara perseorangan. Dalam kesempatan tersebut Prof. Budiman menyarankan bahwa harus dilakukan sikronisasi antara UU Pers dan KUHP sehingga terdapat prinsip equality berfore the law yang dijalankan dunia pers dan dalam RUU KUHP perlu dimasukkan rumusan delik pers yang mengadopsi 2 kepentingan (yaitu kepentingan pers dan masyarakat pada umumnya).