BADAN PENGKAJIAN MPRI RI BERKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM USU MELAKUKAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT, “PENEGASAN MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS/ MPR DALAM SISTEM HUKUM INDONEISA”

Kegiatan penyerapan aspires imasyarakat yang diselenggarakan atas kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan Fakultas Hukum USU, dengan tema “Penegasan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia” ini digelar pada tanggal 2 Mei 2017, bertempat di gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum USU.

Ketua Panitia, Dr. Afnila, SH.,M.Hum, dalam laporan kepanitiannya menyampaikan bahwa amandemen UUD 1945 telah menimbulkan implikasi luas terhadap kedudukan dan status hokum Ketetapan MPR RI, hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya rangkaian kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, dengan tema “Penegasan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Bertindak selaku narasumber yakni Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, Anggota MPR/DPD RI, dengan makalah berjudul “Menegaskan Materi/ Status Hukum Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia”, Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.Hum, Staf Pengajar dan Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU, dengan makalah berjudul “Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia, dan Yusrin, SH.,M.Hum yang bertindak sebagai moderator. Peserta kegiatan aspirasi masyarakat terdiri dari Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Mahasiswa.

Dekan Fakulta sHukum USU, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.,M.Hum, dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat mengharapkan agar hasil dari rangkaian penyerapan aspirasi masyarakat dapat memberikan masukan kepada Badan Pengkajian MPR RI.BL/NN