BADAN KEAHLIAN DPR RI DAN FAKULTAS HUKUM USU SELENGGARAKAN SEMINAR NASIONAL URGENSI PERUBAHAN UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, pada hari Senin, 17 Maret 2017 bertempat di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum USU.

Narasumber dalam kegiatan seminar nasional ini adalah Firman Soebagyo, SE.,M.H (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI), K. Johnson Rajaguguk, SH.,M.Hum (Ketua Badan Keahlian DPR RI), Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH.,M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum USU), Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.H (Dosen Fakultas Hukum USU), Dr. M. Hamdan, SH.,MH (Dosen Fakultas Hukum USU) dan Dr. Jelly leviza, SH.,M.Hum yang bertindak sebagai moderator.

Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.,M.Hum dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Universitas Sumatera Utara merupakan institusi ilmiah, kegiatan seminar nasional ini adalah melakukan kajian ilmiah untuk mengkritisi beberapa hal terkait revisi UU KPK. Dalam konteks tersebut maka Fakultas Hukum USU harus bersikap netral dan tidak ada keberpihakan.

Seminar nasional ini dalam kesimpulan akhir kegiatannya melahirkan beberapa sikap terkait revisi UU KPK antara lain, menolak pembentukan Dewan Pengawas eksternal KPK, menolak kewenangan penyadapan KPK harus didasari bukti permulaan, menolak penambahan kewenangan KPK menerbitkan SP3, dan mendukung pengangkatan penyelidik dan penyidik independen. BL.NN